Aceh Tamiang – suaramasyarakat.com // Kapolres Aceh Tamiang, AKBP Robby Ansyari, S.I.K., M.H., bersama pemerintah kabupaten setempat menerima kunjungan kerja (Kunker) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid S.S, M.S.i pada Kamis (23/07/26).
Kunjungan kerja ini berfokus pada penyerahan sertifikat tanah pengganti bagi masyarakat terdampak bencana, peninjauan progres pembangunan Hunian Tetap (Huntap), serta percepatan penataan pertanahan pascabencana.
Kegiatan ini dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Rahmat Sahid, Kakanwil BPN Provinsi Aceh Dr. Ir. Arinaldi, Kepala Dinas Pertanahan Aceh Dr. T. Aznal Zahri, serta Wakil Bupati Aceh Tamiang Ismail.
Turut hadir Kapolres Aceh Tamiang AKBP Robby Ansyar, S.I.K, M.H beserta unsur Forkopimda, pimpinan PTPN I & IV, perwakilan MPU dan MUI, tokoh masyarakat, serta warga penerima manfaat.
Dalam sambutannya, Bupati Armia Pahmi atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Pusat maupun Provinsi dalam mempercepat pemulihan pascabencana hidrometeorologi.
“Bencana tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga dokumen-dokumen penting warga. Penyerahan sertifikat pengganti ini bukan sekadar administrasi, melainkan jaminan kepastian hukum, perlindungan hak, serta modal kebangkitan ekonomi keluarga,” ujar Bupati Armia Pahmi.
Ia menambahkan, saat ini Aceh Tamiang memasuki fase pemulihan total. Berdasarkan data Pusdatin BNPB, terdapat 58.713 KK terdampak dengan kebutuhan 10.045 unit Huntap—sebagian di antaranya dibangun di atas lahan HGU seluas 116,3 hektare di 19 titik.
Pemkab juga memohon dukungan Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat proses pelepasan lahan HGU milik PTPN dan PT Socfindo guna penyelesaian Huntap relokasi terpadu.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengapresiasi soliditas jajaran Pemkab Aceh Tamiang yang dipimpin Bupati Armia Pahmi bersama Forkopimda dalam mendampingi masyarakat selama masa krisis.
Ia menegaskan komitmen penuh kementeriannya dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi melalui tiga langkah utama:
Pelepasan Aset Tanah (PTPN): Izin prinsip penggunaan tanah PTPN untuk lokasi Huntap telah dikantongi, dan proses pelepasan secara bertahap terus diselaraskan bersama Kementerian BUMN.
Konsolidasi Tanah dan Lahan Hilang: Ditargetkan rampung akhir Desember 2026, langkah ini memfokuskan penataan kembali batas tanah warga yang bergeser atau rusak.
Nusron menegaskan bahwa lahan terdampak tidak akan diambil alih negara, melainkan dilindungi melalui kebijakan diskresi konsolidasi tanah. Optimalisasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) juga terus dilakukan untuk memetakan kepemilikan secara presisi.
Program Sertifikasi Gratis: Mendorong percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan sertifikasi gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta pekerja sektor nonformal.
Selain agenda pertanahan, Nusron Wahid dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat bekerja sama dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menyalurkan bantuan rehabilitasi sarana ibadah dan perumahan.
Bantuan tersebut mencakup perbaikan masjid/musala serta alokasi Bantuan Rumah Swadaya sebanyak 200 unit (sebesar Rp30 juta/unit) bagi guru dayah, ustaz, dan marbot terdampak bencana. Penyaluran bantuan ini dikelola penuh oleh MPU Aceh agar tepat sasaran.
“Setelah tahap hunian dan sertifikasi ini rampung, fokus kita bersama adalah memulihkan roda perekonomian masyarakat. Semoga warga Aceh Tamiang dapat kembali beraktivitas dengan tenang dan sejahtera,” tutup Nusron Wahid.*
Joehan S
