Dituding Lemah Syahwat Realisasi Program, FKPPA Beri Rapor Merah kepada Diskop dan UKM Aceh

- Redaksi

Sabtu, 13 Juni 2026 - 15:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banda Aceh — ​SuaraMasyarakat.com // Terkesan lambat dan dinilai ibarat lemah syahwat dalam realisasikan program-program kerja terkait kepentingan masyarakat, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh disorot habis oleh Forum Koordinasi Perjuangan dan Perdamaian Aceh (FKPPA).

Ketua Forum Koordinasi Perjuangan dan Perdamaian Aceh (FKPPA), Polem Muda Ahmad Yani, layangkan kritik tajam menghujam langsung ke jantung performa dinas Koperasi (Diskop) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Aceh tersebut.

Dengan diksi lugas tanpa basa-basi, pada Sabtu, 13 Juni 2026, kepada media, mantan Ketua Forkab Aceh ini memberikan “Rapor Merah” atas lambatnya realisasi program jaring pengaman ekonomi masyarakat di Diskop dan UKM Aceh.

​Secara spesifik, Polem Muda membidik kinerja Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Reza Ferdian, S. S.T.P., M.Si., serta Hendra Saputra selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Bidang UKM Aceh yang sangat tidak bergairah, alias ” “Mandul”.

​”Kinerja Kadis Koperasi dan UKM Aceh beserta KPA Bidang UKM terlihat ‘lemah syahwat’ dan ketiadaan birahi politik dalam mengeksekusi anggaran,” cetus Polem Muda Ahmad Yani dengan nada masygul di Banda Aceh.

Kata Polem, ​kritik ini bukan tanpa landasan data yang objektif. Jika merujuk pada potret realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) per 30 April 2026, akumulasi performa Diskop-UKM Aceh berada dalam zona defisit target (deviasi negatif) sebesar -9,76%.

Baca Juga :  Penyaluran BBM di SPBU Asra Mandiri Lasolo Disebut Lancar, Pengawas Ungkap Batas Pengisian Solar dan Pertalite

Sambungnya, dari pagu yang dialokasikan, realisasi keuangan dinas ini baru menyentuh angka 6,22% dari target yang seharusnya berada di angka 15,98%.

​Lebih timpang lagi, kata Polem Muda Ahmad Yani, akrab disapa Polem Muda atau Bang Polem itu, jika menilik dokumen internal Desk Paket Strategis Bidang UKM.

Lembaran demi lembaran laporan menunjukkan tumpukan proyek pengadaan alat kerja wirausaha pemula dan bantuan UMKM—mulai dari mesin laundry, alat katering, hingga peralatan perbengkelan—yang masih membeku dalam status “Belum Proses” atau “Bim Proses” dengan keterangan klasik: “Menunggu SK Hibah” atau “Menunggu Revisi Nomenklatur”.

​*Dampak Nyata di Akar Rumput*
​Bagi seorang yang terbiasa melihat realitas di lapangan, angka-angka deviasi negatif ini bukan sekadar statistik di atas kertas.

Ia adalah cerminan dari tersumbatnya bantuan yang seharusnya sudah mengalir ke tangan-tangan pedagang kecil, korban bencana, dan pemuda yang mencoba bertahan hidup.

​Polem Muda mengingatkan bahwa kelambatan ini berdampak sistemik dan sangat mengganggu proses pemulihan ekonomi masyarakat miskin di akar rumput pasca-bencana alam.

Ketika daya beli masyarakat berada di titik nadir, lambatnya penetasan anggaran pemerintah sama saja dengan membiarkan pertumbuhan usaha ekonomi rakyat mati perlahan.

​”Jika berbagai program pemerintah yang menyentuh rakyat kecil seperti ini lambat eksekusinya, hal itu disebabkan oleh kualitas pejabat birokrat yang inkompeten,” tegas Bang Polem, ​mempertaruhkan Citra “Mualem”

Baca Juga :  Soroti Pengembangan Kayu Bulat dan Pemberdayaan Tenaga Lokal Dijawab pengawas

​Lebih jauh, lanjutnya, “Kita melihat ada implikasi politik yang jauh lebih besar di balik kelalaian administratif ini. Kegagalan para pembantu Gubernur di dinas teknis berpotensi menjadi kerikil tajam yang merusak reputasi kepemimpinan daerah,” nilai Ketua FKPPA itu.

​Polem Muda secara terbuka mengingatkan bahwa inkompetensi birokrat di Diskop-UKM ini lambat laun bakal merusak citra Mualem selaku Gubernur Aceh.

Rakyat tidak akan menyalahkan dokumen atau SK Hibah yang terlambat; rakyat hanya tahu apakah pemimpin mereka hadir atau absen di masa sulit.

​Kita mendesak adanya langkah korektif yang radikal demi menyelamatkan sisa tahun anggaran.

​” _Sudah saatnya Mualem selaku Gubernur untuk segera mengevaluasi kebijakan penempatan pejabat yang minim rekam jejak dan cenderung dipaksakan, tanpa ada kemampuan nyata untuk memimpin Dinas Koperasi dan UKM Aceh_ ,” pungkas Polem Muda Ahmad Yani dengan nada mengunci.

​Kini, bola panas berada di tangan pimpinan daerah, apakah tetap mempertahankan stabilitas birokrasi yang loyo, atau segera melakukan penyegaran demi syahwat pembangunan yang lebih bertenaga, tutup Polem, selaku mantan timses pemenangan Mualem – Dek Fad.*

Reporter : SiGe

Berita Terkait

Pimpin Upacara Sumpah Pemuda, Kapolres Aceh Timur Tegaskan Sebagai Pemuda Harus Gigih dan Berkarakter
Satgas PRR Kemendagri Laksanakan Monitoring Penanganan Pascabencana di Kota Langsa
Pelayanan SKCK Polres Tolitoli Disorot, Sikap Kasat Intelkam terhadap Media Dikeluhkan
Transaksi Nasabah BRI Diduga Bermasalah, Pihak Cabang Tolitoli Diminta Berikan Penjelasan Resmi
Wakapolres Tolitoli: Pencegahan Karhutla Jadi Perhatian, Penambahan Mobil Patroli Diusulkan
Kasus Pencurian Mendominasi di Tolitoli, Reskrim Klaim Hampir Seluruh LP Tertangani
Operasi Patuh Tinombala 2026 di Tolitoli Berjalan Lancar, Masyarakat Diimbau Tertib Berlalu Lintas
PLN UP3 Tolitoli Sebut Program Listrik Desa Masuk Kewenangan UP2K, Sejumlah Wilayah Masih Menanti Jaringan
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 22:15 WIB

Pimpin Upacara Sumpah Pemuda, Kapolres Aceh Timur Tegaskan Sebagai Pemuda Harus Gigih dan Berkarakter

Jumat, 30 Oktober 2026 - 21:12 WIB

Satgas PRR Kemendagri Laksanakan Monitoring Penanganan Pascabencana di Kota Langsa

Jumat, 30 Oktober 2026 - 21:00 WIB

Transaksi Nasabah BRI Diduga Bermasalah, Pihak Cabang Tolitoli Diminta Berikan Penjelasan Resmi

Jumat, 30 Oktober 2026 - 20:55 WIB

Wakapolres Tolitoli: Pencegahan Karhutla Jadi Perhatian, Penambahan Mobil Patroli Diusulkan

Jumat, 30 Oktober 2026 - 17:36 WIB

Kasus Pencurian Mendominasi di Tolitoli, Reskrim Klaim Hampir Seluruh LP Tertangani

Berita Terbaru