178 Hektar Tanah Negara Akan Dibagikan untuk Rakyat, Sertifikat Gratis Tanpa Biaya

- Redaksi

Selasa, 12 Mei 2026 - 10:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

SUARAMASYARAKAT.COM///Banyuasin — Badan Bank Tanah menegaskan program reforma agraria yang dilaksanakan di Kabupaten Banyuasin bukan untuk mengambil tanah masyarakat, melainkan mengembalikan tanah negara kepada masyarakat disertai legalitas resmi berupa sertifikat hak pakai secara gratis.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Perolehan Tanah Badan Bank Tanah, Ani Wijayanti, saat kegiatan sosialisasi program perolehan tanah di Kabupaten Banyuasin.

Ani menjelaskan, program tersebut merupakan tindak lanjut pelepasan sebagian Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang berada di dua kecamatan dan lima desa. Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Air Kumbang dan Kecamatan Rambutan.

Baca Juga :  Pemkab Cilacap Bakal Bangun 2 Puskesmas Baru di 2026 Anggaran Rp8 Miliar

“Perusahaan melepaskan sebagian tanahnya seluas 178 hektar. Selanjutnya Menteri ATR/BPN mengeluarkan SK pemberdayaan tanah cadangan umum negara untuk dikelola Badan Bank Tanah dan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk reforma agraria,” ujarnya.

Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir kehilangan tanah karena program ini justru memberikan kepastian hukum atas lahan yang selama ini dikelola masyarakat.

“Tanah masyarakat tidak diambil sedikit pun. Justru diberikan legalitas melalui sertifikat hak pakai,” katanya.

Ia juga memastikan seluruh proses sertifikasi dilakukan tanpa pungutan biaya.

“Tidak ada biaya sama sekali, nol rupiah untuk masyarakat,” tegasnya.

Baca Juga :  Emak emak Berkonflik di Medsos, Tuntas di Mediasi Polsek Nuhon

Dalam kesempatan itu, Ani berharap masyarakat dapat mendukung program pemerintah tersebut karena dinilai memberikan manfaat jangka panjang bagi warga.

“Kami berharap masyarakat mendukung kegiatan ini karena ini merupakan program negara untuk masyarakat. Yang sebelumnya tidak memiliki legalitas tanah, kini akan memiliki legalitas resmi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, sertifikat yang diberikan nantinya dapat diwariskan kepada keturunan sehingga memberikan manfaat berkelanjutan bagi keluarga masyarakat.

“Harapan kami masyarakat dapat memberdayakan tanah yang sudah diberikan sertifikat agar digarap lebih baik dan bermanfaat untuk masa depan bersama keturunannya nanti. Sertifikat ini juga bisa diwariskan,” tutupnya.

Berita Terkait

Musda KPPI Sumsel Digelar di Ruang Parameswara, Hj. Zaitun Pimpin Kepengurusan Baru
Kapolda Sumsel Perkuat Kedekatan dengan Masyarakat Lewat Jumat Keliling, Ajak Bersama Perangi Narkoba
Green Policing, Kapolda Sumsel Pimpin Penanaman Pohon dan Pengecekan Mushollah Darussalam
BP-GMN Matangkan Sistem Informasi Terpadu, Peluncuran Ditargetkan Sebelum 15 November 2026
Kapolda Sumsel Hadiri Rakornas Kesiapsiagaan Karhutla, Perkuat Sinergi Pencegahan dan Penegakan Hukum
Kuliah Umum Akuntansi UMP Bahas Transformasi Digital untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
SCW GELAR AKSI DI PERTAMINA PATRA NIAGA SUMBAGSEL, DESAK SPBU NAKAL DITUTUP DAN BBM SUBSIDI DIAWASI KETAT
Polda Sumsel Ikuti Visitasi E-Monev 2026, Perkuat Komitmen Keterbukaan Informasi Publik
Berita ini 30 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 20:14 WIB

Musda KPPI Sumsel Digelar di Ruang Parameswara, Hj. Zaitun Pimpin Kepengurusan Baru

Jumat, 30 Oktober 2026 - 19:49 WIB

Kapolda Sumsel Perkuat Kedekatan dengan Masyarakat Lewat Jumat Keliling, Ajak Bersama Perangi Narkoba

Jumat, 30 Oktober 2026 - 19:42 WIB

Green Policing, Kapolda Sumsel Pimpin Penanaman Pohon dan Pengecekan Mushollah Darussalam

Jumat, 30 Oktober 2026 - 15:33 WIB

BP-GMN Matangkan Sistem Informasi Terpadu, Peluncuran Ditargetkan Sebelum 15 November 2026

Jumat, 30 Oktober 2026 - 07:09 WIB

Kapolda Sumsel Hadiri Rakornas Kesiapsiagaan Karhutla, Perkuat Sinergi Pencegahan dan Penegakan Hukum

Berita Terbaru