Aceh Utara — suaramasyarakat.com // Sejumlah warga Desa (Gampong) Ceubrek, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara, bantah tegas pemberitaan menyebutkan adanya dugaan pemotongan atau pungutan liar (Pungli) dana bantuan bagi warga terdampak banjir.
Mereka menegaskan bahwa penyerahan sebagian dana bantuan kepada warga lain yang belum menerima bantuan dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan dari pihak mana pun, dan berdasarkan hasil musyawarah bersama.
Kepada awak media, warga menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut dilandasi semangat kebersamaan dan kepedulian sosial terhadap sesama warga yang masih membutuhkan bantuan, khususnya mereka yang belum memperoleh bantuan hunian.
Salah seorang warga berinisial AZ, yang mengaku sebagai penerima bantuan hunian, menyampaikan bahwa dana yang diserahkan bukan merupakan hasil pemotongan secara sepihak oleh keuchik atau geusyik, melainkan bentuk kesepakatan bersama masyarakat.
“Assalamualaikum, Bang. Kami warga Gampong Ceubrek yang mendapat bantuan hunian membantah bahwa geusyik melakukan pemotongan. Kami menyerahkan bantuan kepada yang bersangkutan untuk membantu warga yang belum mendapatkan bantuan,” ucap para warga Desa Cebrek.
“Apabila warga tersebut nantinya menerima bantuan, uang kami akan dikembalikan. Ini berdasarkan hasil musyawarah bersama dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun,” terang AZ menggunakan logat bahasa Aceh.
Pernyataan serupa disampaikan warga lainnya berinisial WN. Ia menegaskan bahwa penyerahan uang tersebut merupakan keputusan pribadi yang dilandasi keikhlasan serta kesepakatan bersama, bukan karena tekanan dari pemerintah gampong.
“Saya warga Gampong Ceubrek dan penerima bantuan hunian. Uang yang saya serahkan dilakukan secara sukarela dan ikhlas, tanpa ada paksaan dari geusyik. Penyerahan itu merupakan hasil musyawarah bersama,” ungkap WN.
Warga Harapkan Pemberitaan Tetap Berimbang
Selain memberikan klarifikasi terkait mekanisme penyerahan dana, sejumlah warga juga menyampaikan harapan agar pemberitaan mengenai persoalan tersebut mengedepankan prinsip verifikasi, keberimbangan, dan kehati-hatian dalam menyampaikan informasi kepada publik.
Mereka mempertanyakan sumber informasi dalam sejumlah pemberitaan media daring yang menyebutkan adanya warga Gampong Ceubrek yang mengadukan persoalan tersebut.
Menurut mereka, kondisi di lingkungan gampong saat ini tetap aman dan kondusif, sementara hubungan sosial serta kerukunan antarwarga masih terjaga dengan baik.
Warga berharap setiap informasi yang berkembang dapat dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Mereka juga mengingatkan bahwa pemberitaan yang tidak disertai verifikasi secara memadai berpotensi memunculkan persepsi yang berbeda dan memengaruhi hubungan sosial warga.
Bagi masyarakat Gampong Ceubrek, musyawarah dan semangat saling membantu merupakan bagian dari kearifan lokal yang selama ini dijaga dalam kehidupan bermasyarakat.
Karena itu, mereka berharap persoalan yang berkembang dapat disikapi secara bijaksana, mengedepankan dialog, serta tidak dimanfaatkan oleh pihak mana pun untuk memperkeruh suasana.
Kerukunan Masyarakat Harus Tetap Menjadi Prioritas
Warga menegaskan bahwa perbedaan pandangan maupun pemberitaan yang berkembang seharusnya menjadi ruang untuk memperjelas persoalan, bukan justru menimbulkan pertentangan di tengah masyarakat.
Mereka mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses klarifikasi, menjaga komunikasi yang baik, serta mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam menyikapi informasi yang belum sepenuhnya terverifikasi.
Menurut warga, kepentingan yang lebih besar saat ini adalah menjaga keharmonisan sosial, memperkuat solidaritas antarsesama, dan memastikan bahwa warga yang terdampak banjir tetap memperoleh perhatian sesuai kebutuhan mereka.
Masyarakat Gampong Ceubrek berharap persoalan ini dapat diselesaikan melalui komunikasi yang terbuka dan bijaksana, sehingga tidak mengganggu ketenteraman gampong maupun merusak hubungan kekeluargaan yang telah terjalin selama ini.
Bagi warga, semangat gotong royong dan kerukunan merupakan modal sosial harus dijaga bersama.
Klarifikasi diperlukan agar persoalan menjadi terang, sementara pemberitaan yang berimbang diharapkan dapat membantu masyarakat memahami duduk perkara secara utuh, tanpa memperlebar perbedaan di antara sesama warga.*
Surpa
