Pekalongan — Polemik kasus dugaan penipuan atau penggelapan yang menyeret nama Muslimin memasuki babak baru. Tidak hanya Imam Dubay yang bersuara lantang, kini Tim Kuasa Hukum Suara Masyarakat, yakni Moh. Burhannudin, S.H., Joko Purnomo, S.H., & Partner, ikut angkat bicara dan menegaskan bahwa laporan yang dibuat oleh L berpotensi kuat sebagai kriminalisasi terhadap warga biasa yang tidak bersalah.
Kasus ini tercatat melalui LP/B/56/XI/2025/SPKT/POLRES PEKALONGAN/POLDA JAWA TENGAH, dan diketahui melibatkan hubungan asmara terlarang antara L — seorang perempuan bersuami — dengan Muslimin.
Dalam keterangan tajamnya, Imam Dubay menegaskan bahwa kepolisian harus netral dan tidak boleh terpengaruh oleh unsur emosional pelapor.
“Saya tegaskan, ini rawan kriminalisasi. Klien saya tidak menipu, tidak menggelapkan. Semua barang diberikan murni oleh L atas dasar cinta, bukan karena dibujuk atau dirayu. Justru L yang mengajak hubungan spesial, lengkap dengan surat cinta dan hubungan layaknya suami istri,” ujarnya.
Imam Dubay juga menyinggung bahwa pelapor mencoba menarik pemberian lewat jalur pidana, sesuatu yang menurutnya tidak dibenarkan secara hukum.
Tidak berhenti di situ, tim kuasa hukum tambahan dari Koalisi Suara Masyarakat — Moh. Burhannudin, S.H., Joko Purnomo, S.H. & Partner — juga turun tangan dan memberikan pernyataan tegas.
Moh. Burhannudin, S.H. menyatakan:
“Kami melihat adanya kejanggalan serius. Barang pemberian tidak dapat dipidanakan. Jika L memberi barang dengan kesadaran penuh, maka itu sudah sah berpindah tangan. Tidak ada satu unsur pun dari Pasal 372 atau Pasal 378 yang terpenuhi.”
Sementara itu, Joko Purnomo, S.H. menambahkan bahwa laporan yang dibuat L sarat motif pribadi.
“Ini lebih mirip dendam hubungan asmara, bukan tindak pidana. Hukum tidak boleh dipakai sebagai alat tekanan atau penekan. Kepolisian kami minta benar-benar objektif dan tidak terbawa drama rumah tangga.”
Tim Suara Masyarakat juga menegaskan bahwa mereka siap membawa bukti kuat, termasuk catatan komunikasi, surat cinta, dan rekam jejak hubungan spesial antara L dan Muslimin.
“Jangan jadikan warga biasa sebagai korban kriminalisasi. Kami akan kawal kasus ini sampai tuntas,” tegas kuasa hukum,
Fakta bahwa barang diberikan saat hubungan asmara sedang hangat, lalu kemudian dilaporkan ketika hubungan retak, memperkuat dugaan bahwa laporan ini bermuatan emosional, bukan berdasar unsur pidana murni.
Para kuasa hukum menegaskan bahwa:
• Barang pemberian tidak dapat ditarik lewat jalur pidana,
• Tidak ada unsur penipuan karena tidak ada tipuan,
• Tidak ada unsur penggelapan karena barang sudah menjadi milik penerima.
Koalisi Kuasa Hukum — Imam Dubay, Moh. Burhannudin S.H., Joko Purnomo S.H. & Partner — menyatakan dengan tegas:
“Hentikan kriminalisasi. Hukum tidak boleh dipakai untuk melampiaskan luka hati. Kami siap bertarung untuk menegakkan keadilan dan membuktikan bahwa Muslimin tidak bersalah.”
Kasus ini dipastikan masih berlanjut dan kini menjadi sorotan masyarakat luas karena indikasi kuat penyalahgunaan pelaporan pidana untuk urusan pribadi.red -Bayu Anggara
