Batam, Kepri – suaramasyarakat.com // Praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali terungkap oleh pihak aparat penegak hukum (APH) di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri).
Kali ini, jajaran Satreskrim Polresta Barelang berhasil ungkap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi terjadi di wilayah hukum Polsek Batam Kota, tepatnya di kawasan Sungai Panas. 19/11/2016
Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dihadiri Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Agung Tri Poerbowo, S.I.K., M.M.
Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial F yang diduga terlibat dalam praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Selain mengamankan terduga pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut.
Adapun barang bukti yang diamankan meliputi 90 botol air mineral merek Aqua yang diduga digunakan sebagai wadah penampungan BBM, empat jeriken, satu unit telepon genggam, satu buah kunci mobil, serta satu unit mobil Toyota Vios berwarna merah.
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam konferensi pers, kendaraan Toyota Vios merah tersebut diduga digunakan untuk mendukung aktivitas pengisian BBM bersubsidi. BBM yang diperoleh kemudian diduga ditampung di kawasan Sungai Panas.
Modus tersebut menjadi perhatian karena BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak justru diduga dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
**POLISI DALAMI MODUS DAN PERAN TERDUGA PELAKU**
Pengungkapan ini kembali memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana BBM bersubsidi dapat diperoleh dalam jumlah tertentu, kemudian dipindahkan dan ditampung menggunakan wadah-wadah yang telah disiapkan.
Jika dugaan tersebut terbukti, praktik seperti ini bukan sekadar persoalan penyalahgunaan bahan bakar, tetapi juga menyangkut potensi kerugian negara dan terganggunya hak masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM bersubsidi.
Aparat kepolisian diharapkan tidak hanya berhenti pada pengamanan seorang terduga pelaku dan sejumlah barang bukti.
Penelusuran lebih mendalam diperlukan untuk mengungkap asal BBM, frekuensi pembelian, jumlah keseluruhan BBM yang telah ditampung, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Termasuk menelusuri apakah BBM tersebut hanya ditampung untuk kepentingan pribadi atau diduga akan diperjualbelikan kembali demi memperoleh keuntungan.
**ANCAMAN PIDANA MENANTI JIKA TERBUKTI BERSALAH**
Penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar bagi pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi.
Dengan terungkapnya kasus di kawasan Sungai Panas ini, masyarakat kini menantikan keseriusan aparat kepolisian dalam mengusut perkara tersebut hingga tuntas.
Penindakan diharapkan tidak hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi juga mampu mengungkap apabila terdapat jaringan atau pihak lain yang diduga mengambil keuntungan dari penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Sebab, BBM bersubsidi merupakan hak masyarakat yang membutuhkan dan menggunakan anggaran negara. Setiap praktik penyimpangan harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kini, publik menunggu perkembangan penyidikan Polresta Barelang. Apakah pengungkapan ini hanya berhenti pada seorang pria berinisial F, atau justru menjadi pintu masuk untuk membongkar dugaan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi yang lebih luas di Kota Batam.*
(Dewi)






